Header Ads

Perkembangan Teknologi di Indonesia - Optimisme Indonesia di Era Industri Teknologi

Perkembangan Teknologi di Indonesia - 
Optimisme Indonesia di Era Industri Teknologi

Perkembangan Teknologi di Indonesia - Kalau ingin menjadi bangsa maju dan sukses, Indonesia seharusnya optimistis memanfaatkan perkembangan industri. Demi mencapai kesejahteraan sosial, masyarakat Indonesia harus mampu menyesuaikan diri menghadapi revolusi industri 4.0.


https://nahyun-inspirits-fanfics.blogspot.com/


"Kita harus optimistis bisa memanfaatkan perkembangan industri untuk membawa Indonesia lebih maju dan sejajar dengan negara-negara lainnya. Kita berharap berhasil bersaing dan bersanding dengan bangsa lain dalam memasuki revolusi industri secara bermartabat, artinya kita berhasil dengan tetap menonjolkan jati diri bangsa," tuturnya, dalam "Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Nasional", di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Senin (1/4/2019).

Pilar Sosial merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Pilar Sosial terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna.

Keduanya merupakan ujung tombak penanganan permasalahan sosial, terutama pada situasi darurat seperti peristiwa bencana.

"Di era keterbukaan ini, kita harus memberikan jalan dan arahan bagi masyarakat untuk menjadi relawan sosial. Banyak orang ingin melakukan kebaikan, tetapi tak menemui jalannya. Di era revolusi 4.0, kemudahan untuk membangun, mengembangkan dan mempertkuat kreativitas dapat dilakukan dengan dukungan kemajuan teknologi digital. Salah satu usulannya melalui crowdfunding," jelas Agus, di hadapan 700  peserta kegiatan yang terdiri dari 236 orang TKSK, 214 orang PSM, dan 250 orang Karang Taruna ini.

Di saat ini pula, lanjutnya, Pilar Sosial mesti terbuka membangun jejaring kerja dan bertukar informasi untuk membangun aliansi dalam menangani permasalahan sosial. Aliansi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lain harus terjadi.
Teknologi memberi Kemudahan bagi Masyarakat

"Oleh karena itu, saya menyambut baik dilaksanakannya Deklarasi Anti Hoaks oleh Pilar Sosial. Hoaks akan sangat kontraproduktif dalam usaha kita membangun bangsa," katanya.
Ia menyebut jika Pilar Sosial telah berkomitmen memberantas hoaks, berarti juga ikut serta menjadi bagian dari upaya mencegah permasalahan sosial dan untuk melindungi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari bahaya dampak hoaks.

"Saya berharap, kemitraan kita diperluas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengabdian Pilar Sosial kepada masyarakat, menciptakan kemandirian, apresiasi kepada masyarakat yang telah membantu pemerintah dalam menciptakan kemandirian masyarakat dan pembangunan nasional. Kita berterima kasih, Presiden Joko Widodo sudah memberikan perhatian kepada masyarakat, antara lain dengan penambahan anggaran bantuan sosial," katanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Plh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Marjuki, didampingi Kepala Biro Humas, Sonny W Manalu, menjelaskan, kegiatan kali ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran masyarakat dalam pengentasan masalah sosial di Indonesia.

"Masyarakat harus dilibatkan, karena mereka adalah mitra pemerintah dalam pembangunan sosial," terang Marjuki.

Untuk meningkatkan kapasitas pilar sosial, pada kegiatan ini juga diberi materi tentang konsep Pengisian Jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjin kerja (PPPK) dari Biro Organisasi dan Kepegawain Kemsos dan materi tentang Pilar Sosial sebagai Garda Terdepan dalam mengawal Akuntabilitas Program oleh Inspektur Jenderal Kemsos, serta Stategi Penanganan Hoaks dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ini juga disosialisasikan kepada Pilar Sosial bahwa Kemensos telah menggunakan Pengaturan Berbasis Masyarakat, melalui Nota Kesepahaman antara Kemensos dengan Polri perihal Bantuan Pengamanan dan Penegakan Peraturan Penyalur Bantuan Sosial.

"MoU ini bertujuan untuk mengamankan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial kepada penerima manfaat sesuai dengan prinsip 6 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat jenis dan tepat sistem" katanya.

Serta mendampingi Mensos dalam kunjungan ini Sekjen Kemensos Hartono Laras, Irjen Dadang, Staf  Menteri Febri Hendri, dan para pejabat Eselon 2 Kemensos.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.