Header Ads

Perkembangan Teknologi Komunikasi - UU Teknologi Informasi dan Komputer

UU Teknologi Informasi dan Komputer



Prof Zainal Arifin Hasibuan, calon legislatif (caleg) dari Partai Berkarya wilayah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II, menuliskan Undang Undang Pendidikan Nasional mesti disempurnakan untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan teknologi.

"Pemerintah pun harus menciptakan UU Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) andai tidak hendak Indonesia menjadi negara tertinggal," ujar Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (Aptikom) dalam wawancara Senin 1 April 2019.
Teknologi Informasi dan Komputer, lanjut Prof Zainal Arifin, sudah menjadi bagian seluruh lapisan masyarakat segala usia. Bocah belum sekolah juga telah dapat bermain game di gadget, membuka berbagai software dan merasakan kontennya. Namun, kata Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) itu, pemanfaatkan teknologi informasi dan komputer belum sebanding dengan investasi dan ongkos yang dikeluarkan masing-masing individu.

Berdasarkan keterangan dari Prof Zainal Arifin, pemakaian teknologi informasi dan komputer serta penyempurnaan UU Pendidikan Nasional mesti ditunjukkan untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Setiap pribadi harus diajarkan berapa deviden materi yang didapatkan dari masing-masing pengeluaran Rp 100 ribu untuk melakukan pembelian pulsa dan paket internet.

"Jangan jadi budak teknologi, namun jadilah pemakai teknologi yang bijak," ujar lelaki yang dipinang Partai Berkarya menjadi caleg itu.

Ia pun mengatakan media sosial laksana Facebook, Instagram, dan WhatsApp seharusnya tidak dimanfaatkan melulu untuk menyimak berita gosip dan hoax, namun untuk kegiatan ekonomi. Itu dapat dilakukan siapa saja, dari skala kecil hingga yang besar.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), misalnya, dapat menguntukkan teknologi untuk pengembangan usaha. Sayangnya, keterampilan pelaku UKM masih terkendala kecukupan modal dan belum mengetahui kaidah bisnis.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.