Header Ads

Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi Era industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 Pengaruhi Aktivitas di Bidang Hukum Indonesia

Hasil gambar untuk hukum teknologi


Perkembangan Teknologi Era industri 4.0 | Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memprovokasi hubungan industrial dan arah hukum ketenagakerjaan Indonesia di masa mendatang. Konsep padat karya telah tak dapat dijaga lagi, dan bentuk hubungan kerja sudah tidak sedikit berubah. Revolusi industri 4.0 tidak bakal menjadikan upah buruh rendah sebagai pesona untuk investasi. Pemanfaatan teknologi akan tidak sedikit menggeser tenaga kerja manusia. Karena itu, hukum ketenagakerjaan mesti adaptif menyongsong evolusi yang terjadi.


Demikian kesimpulan orasi ilmiah yang dikatakan Iron Sarira dalam rangka dies natalis Jurusan Hukum Bisnis Binus University di Jakarta, Selasa (18/6). Pria yang menjadi dosen di Binus University ini membawakan makalah ‘Aksiologi Hukum Ketenagakerjaan pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Kearifan Lokal Keindonesiaan’, dan menyampaikannya di audiens yang muncul pada peringatan satu windu Jurusan Hukum Bisnis.

Mau tidak mau, revolusi industri 4.0 mempengaruhi tidak sedikit hal, termasuk kegiatan di bidang hukum. Mereka yang bergelut di bidang hukum ketenagakerjaan, atau mereka yang keseharian berkutat dalam perumusan kepandaian ketenagakerjaan, tergolong pada advokat dan hakim mesti adaptif terhadap pertumbuhan teknologi itu. Berdasarkan keterangan dari Iron Sarira, mereka mesti membuka wawasan lebih luas supaya hukum ketenagakerjaan tidak terbelakang jauh dikomparasikan perkembangan hubungan industrial dalam praktik.


“Cara berhukum di era revolusi industri 4.0 ketika ini menuntut pada yuris untuk kian adaptif, cerdas, terbuka, berwawasan global, berintegritas, berkarakter dan berpegang pada nilai-nilai yang berangkat dari sesuatu yang benar-benar hidup dan dipraktikkan,” paparnya.

Perlunya kepandaian dan sikap adaptif terhadap pertumbuhan global pun pernah diungkapkan Agusmidah. Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini mengaku globalisasi telah memprovokasi setiap aspek hubungan kerja. Masuknya pekerja asing ke Indonesia dan sebaliknya barangkali dapat dijadikan bukti globalisasi hubungan industrial dampak pengaruh globalisasi.

Alhasil, hubungan kerja beserta aspek-aspek hukumnya semakin kompleks. Salah satu yang memunculkan perdebatan sampai kini, dan disebut-sebut Iron Sarira ialah hubungan kerja antara perusahaan pengelola layanan transportasi daring laksana Go Jek dengan empunya kendaraan, dan konsumen pemesan dan pemakai jasa transportasi. Para pengambil kepandaian di Kementerian Perhubungan tak melulu dipusingkan oleh pemakaian kendaraan roda dua sebagai angkutan umum (padahal tak tercakup dalam UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), tetapi pun relasi ketenagakerjaan dan pertanggungjawaban hukum andai terjadi durjana terhadap konsumen.


Kasus transportasi daring semacam itu, menurut keterangan dari Iron Sarira, memperlihatkan bentuk hubungan kerja yang telah berubah. “Hubungan antara Go Jek dengan empunya kendaraan dan konsumen tidak sepenuhnya bisa dimasukkan ke dalam bentuk hubungan hukum yang ditata dalam hukum perjanjian dan hukum ketenagakerjaan konvensional,” jelas dosen kelahiran Palembang, 29 Juli itu.

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dakhiri, sebenarnya pun sudah pernah menyebut persoalan ini. Perkembangan teknologi terbukti menghilangkan sejumlah jenis pekerjaan sebab tenaga insan digantikan mesin. Tetapi teknologi pun menciptakan tidak sedikit lapangan kegiatan baru, yang membutuhkan kepandaian baru guna mengaturnya.

Pengaturan mengenai hubungan ketenagakerjaan dalam ekonomi digital, misalnya. Berdasarkan keterangan dari Iron Sarira, virtualisasi hubungan kerja mesti tetap menjadi konsentrasi utama dalam penciptaan aturan sebab hubungan ini tetap melibatkan pemberi kerja dan penerima kerja. Bagaimanapun, lanjutnya, tantangan evolusi model ketenagakerjaan mesti disikapi secara cepat dan tepat melewati koordinasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah selaku regulator. Keterampilan pekerja butuh disesuaikan dengan keperluan digitalisasi. Tiga kendala yang mesti diantisipasi di masa mendatang ialah peningkatan kualitas pendidikan, kesesuaian keperluan pemberi kerja dengan kompetensi pekerja, dan pembenahan mentalitas pekerja supaya terus dapat beradaptasi dengan perkembangan.


Meskipun mesti menghadapi pertumbuhan global, Iron Sarira tetap memandang pentingnya kebijaksanaan lokal sebagai aksiologi hukum ketenagakerjaan. Pandangan ini berisi arti bahwa guna menyikapi dinamika hukum ketenakerjaan dampak revolusi industri 4.0, masyarakat tetap perlu melindungi diri dengan teknik membangun kebiasaan yang sesuai kebijaksanaan lokal sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ia menepis pandangan bahwa mengusung kebijaksanaan lokal sebagai perlawanan terhadap arus globalisasi.

Menurutnya, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi hanyalah instrumen, sementara isinya paling bergantung pada nilai-nilai yang diangkut oleh pemakai teknologi tersebut. Pekerja, pengusaha dan pemerintah ialah subjek pemakai teknologi dimaksud, dan berinteraksi dalam hubungan industrial yang terbangun. Maka, dalam pembuatan kepandaian hukum ketenagakerjaan, pemerintah dan pemangku kepentingan beda perlu memasukkan nilai-nilai kebijaksanaan lokal, yaitu nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut sendiri. Ia percaya kebijaksanaan lokal bisa berkesinambungan, dipertahankan dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat setempat.

Memasukkan kebijaksanaan lokal ke dalam kepandaian usahakan mempunyai sifat bottom up. “Nilai-nilai (kearifan lokal) tersebut pula yang dipakai saat UU Ketenagakerjaan dan ketentuan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum positif Indonesia dirancang dan diberlakukan,” ujarnya.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.