Header Ads

Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi Komunikasi



Perkembangan Teknologi | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih menyaksikan perkembangan industri telekomunikasi sebelum melakukan penilaian terhadap Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika nomor 21 tahun 2017 mengenai Regristrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Baca juga : Perkembangan Teknologi | Pameran Otomotif, jadi Etalase Perkembangan Teknologi

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menuliskan dalam melakukan penilaian PM Kemenkominfo no.21 Tahun 2017, pihaknya menyimak dua aspek, yakni aspek ketenteraman dan aspek bisnis.

Dia menyatakan untuk aspek ketenteraman seharusnya regristrasi kartu prabayar lebih diperketat lagi supaya keamanan dan kenyamanan masyarakat lebih baik lagi ke depannya. 

Akan namun di sisi bisnis, dia juga berasumsi jika ekosistem industri telekomunikasi ketika ini telah membaik, sampai-sampai tidak menutup bisa jadi peraturan tentang regristrasi kartu bakal direlaksasi.

“Kalau sistemnya bagus, mengapa tidak dilonggarkan tersebut untuk kepentingan bisnis,” kata Rudiantara untuk Bisnis di Jakarta, Rabu (5/6/2019).

Baca juga : Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi 5G

Rudiantara juga berasumsi bahwa ekosistem industri telekomunikasi ketika ini lebih baik dari sejumlah tahun sebelumnya. Meski demikian, sambungnya, pihaknya belum memahami apakah situasi tersebut telah ideal atau belum.

“Badan Regulasi Telekomnukasi Indonesia (BRTI) sedang mengerjakan evaluasi, sebab harus disaksikan dampaknya terhadap industri laksana apa. Jadi pendekatan bisnis iya. pendekatan ketenteraman juga,” kata Rudiantara.

Diketahui, peraturan tentang regristrasi pelanggan jasa telekomunikasi kesatu kali tertuang dalam PM Kemenkominfo no.12 tahun 2016. Kemudian ketentuan tersebut sejumlah kali merasakan perubahan sampai akhirnya hadir PM Kemenkominfo no.21 Tahun 2017 mengenai Regristrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Baca juga : Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi 4G di Indonesia

Dalam PM Kemenkominfo no.21 Tahun 2017 dilafalkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi mesti menerbitkan kartu dalam suasana tidak aktif, begitupun pun para penyalur hingga outlet.

Kemudian masing-masing pelanggan melulu dapat mengerjakan regristrasi sendiri paling tidak sedikit 3 nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN ) untuk masing-masing Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pada setiap pelaksana jasa telekomunikasi.

Adapun bila hendak menggunakan lebih dari 3 nomor MSISDN untuk keperluan bisnis dan lain-lain, maka pelanggan mesti mengerjakan regristrasi di gerai milik pelaksana jasa telekomunikasi atau mitranya.

Namun dalam praktiknya, hadir sejumlah pelanggaran yang mendorong Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menerbitkan Ketetapan BRTI no.3 Tahun 2018 mengenai Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak Dan/ Atau Melawan Hukum guna Kepentingan Regristrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.