Header Ads

Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi 2019




Perkembangan Teknologi | Kementerian Agama menunjukkan bahwa perusahaan teknologi di Traveloka dan Tokopedia unicorn tidak dapat menjadi pemain umroh. Implementasi Umrah harus dilakukan oleh penyedia Umrah Cult (PPIU), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah Umroh dan Haji.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Arfi Hatim, mengatakan bahwa pengembangan umrah digital diprakarsai atas prakarsa Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan Traveloka dan Tokopedia Arfi, menyatakan bahwa pengembangan umrah digital pada akhirnya akan memiliki sifat opsional.


Orang yang menginginkan umrah dapat memilih antara dua metode. Pertama, mendaftar langsung ke PPIU. Kedua, pilih paket PPIU yang tersedia di pasaran dengan asrama PPIU permanen.

"Umrah Digital dikembangkan dengan semangat memperluas standar manajemen untuk memenuhi kebutuhan populasi di era digital, dan PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi menggunakan teknologi informasi. ", kata Arfi setelah melakukan pertemuan dengan Traveloka, Tokopedia dan perwakilan komunikasi dan informasi pekan lalu.

Pertemuan dengan unicorn ditandai oleh upaya Kementerian Agama untuk mempelajari perkembangan teknologi dan informasi terkait organisasi pemujaan umrah. Arfi mengatakan bahwa Kementerian Agama ingin menyamakan persepsi terkait inisiatif Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan umrah digital. Semua pihak terkait diharuskan untuk mematuhi peraturan, yaitu, hukum tentang pelaksanaan ibadah umrah dan haji.

Baca juga : Mantan konsumen Almaz bisa mendapatkan teknologi ANGIN gratis

Dalam pertemuan itu, dinamakan Arfi terdapat kesepahaman bahwa pengembangan umrah digital mesti berangkat dari prinsip penyelenggaraan umrah dilaksanakan oleh PPIU. Komitmen ini pun berlaku guna unicorn lain, tidak saja Traveloka dan Tokopedia.

Arfi menambahkan bahwa rapat pun menyepakati pembentukan gugus tugas berhubungan pengembangan umrah digital. Kemenag dan Kominfo disebutnya bakal terus koordinasi guna mensinergikan kebijakan. 

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.