Header Ads

Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi Listrik


Penuhi Target EBT Tahun 2025, Indonesia Dinilai Butuh Perbaikan Kebijakan - Warta Ekonomi

Perkembangan Teknologi | Pengadopsian energi terbarukan guna pembangkit listrik di Indonesia dinilai masih jauh terbelakang bila dikomparasikan dengan mayoritas negara lainnya dan masih di bawah potensi sejati yang dipunyai negara ini, menurut keterangan dari laporan tahun 2019, Transisi Energi Indonesia: Kasus guna Aksi, ditulis oleh perusahaan konsultan manajemen global A.T. Karney. 

Kearney, dalam kemitraannya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Perbaikan kebijakan dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi negara, sampai-sampai dapat menjangkau target Energi Terbarukan pada tahun 2025 dan evolusi iklim pada tahun 2030. 

Mitra A.T. Kearney, Alessandro Gazzini menyatakan, tidak sedikit negara bergerak cepat mengerjakan pengadopsian teknologi energi terbarukan guna pembangkit listrik, pertumbuhan di Indonesia dinilai masih lambat.


"Negara ini (Indonesia) mempunyai potensi yang signifikan dalam merealisasikan energi terbarukan, tergolong memanfaatkan matahari dan angin, oleh karenanya Indonesia berkesempatan untuk dapat memburu ketinggalan dalam sejumlah tahun ke depan andai kebijakan tersebut diserahkan perhatian khusus," kata Gazzini dalam laporannya sejumlah waktu lalu.

Sementara itu, Sandeep Biswas, Mitra A.T. Kearney mengatakan, ongkos energi terbarukan turun dengan cepat, sampai-sampai menjembatani kesenjangan sumber-sumber pembangkit listrik konvensional.

"Ada kesempatan besar guna teknologi surya dan angin di Indonesia: di antara contohnya ialah menggunakan energi terbarukan sebagai pengganti diesel guna program 2.500 desa terpencil," ungkapnya.

Laporan ini mengidentifikasi bahwa terdapat empat hambatan utama untuk Indonesia untuk menambah generasi pembangkit listrik memakai energi terbarukan: tantangan teknologi, kepandaian yang tidak menguntungkan dan ketentuan yang tidak pasti, rendahnya ketersediaan pembiayaan swasta, serta potensi konflik kepentingan peran PLN. 


Beberapa tindakan urgen terhadap perbaikan kebijakan dibutuhkan untuk menanggulangi hambatan pengembangan energi terbarukan dan secara radikal mempercepat rencana implementasi untuk mengisi target Indonesia tahun 2025. Indonesia memerlukan capex (capital expenditure) atau modal melakukan pembelian barang sebesar US$8 miliar/tahun untuk menjangkau target. Di samping itu, Indonesia sendiri sudah menandatangani perjanjian internasional untuk meminimalisir emisi lokasi tinggal kaca.

“Hal terpenting, pemerintah butuh menerapkan kepandaian yang menguntungkan dan ketentuan yang pasti supaya energi terbarukan unik minat investasi swasta. Sebagai permulaan, butuh adanya evaluasi kembali tentang kelayakan batas tarif yang disepakati sebelumnya menurut ketentuan ESDM 12/2017, guna meyakinkan bahwa pengembangan energi terbarukan unik minat PLN dan pun para investor," tambah Alessandro Gazzi.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.