Header Ads

Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi Seluler



Perkembangan Teknologi | Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Marsekal Muda Rus Nurhadi Sutedjo Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, ketika ini persoalan tentang media sosial tidak saja permasalahan di Indonesia saja, tidak sedikit negara lain pun menghadapi pekerjaan yang mengandung konten negatif di media sosial yang tidak terkendali. 

Hal tersebut menurut keterangan dari Deputi Rus Nurhadi disebabkan cepatnya pertumbuhan teknologi, tetapi tidak diimbangi dengan kecepatan regulasi yang mengaturnya.


Langkah antisipatif beda untuk mencegah penyebaran konten negatif dan berita hoaks di media sosial ialah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara atau SIMAN. 

Tim SIMAN ialah tim kerja nasional yang memiliki visi terwujudnya sinergitas aparatur negara di bidang media sosial. Sementara misi kesebelasan Siman ialah menyebarkan informasi positif, mencegah dan menyebarkan kontra narasi negatif, serta bersinergi dalam pengelolaan media sosial di bidang Polhukam.

“Untuk mewujudkan keawetan dan ketenteraman siber serta menambah pertumbuhan ekonomi digital, Indonesia ikut serta dalam Global Cybersecurity Index (GCI). GCI ialah indeks yang mengukur komitmen negara anggota International Telecommunication Union (ITU) terhadap penambahan kesadaran cybersecurity. Kemenko Polhukam bareng dengan K/L bersangkutan masing-masing tahunnya berupaya menambah ranking Indonesia di GCI sampai-sampai Strategi Indonesia di bidang ketenteraman siber baik secara nasional maupun internasional berlangsung efektif,” kata Rus Nurhadi.

Berdasarkan keterangan dari Deputi Rus Nurhadi, dalam Rencana Kerja Kemenko Polhukam di bidang telekomunikasi dan informatika menargetkan aksesbilitas telekomunikasi merata di semua Indonesia pada tahun 2020.


Diharapkan pada tahun tersebut semua desa pemukiman telah dapat merasakan layanan seluler atau internet setara dengan akses di Pulau Jawa.

Jumlah desa yang belum tercapai sinyal atau blank spot ialah sebanyak 7.480 desa. Nantinya, desa-desa itu akan dihubungkan secara bertahap melewati teknologi satelit, serat optic,  dan microwave serta transisi dan migrasi antarteknologi.


Langkah ini merupakan lompatan ke depan berdasarkan keyakinan bahwa perbatasan tidak hanya strategis sebagai penjaga kedaulatan politik, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi.

“Disamping itu, ikhtiar pemerintah guna ‘Merdeka Sinyal’ segera dapat terealisasi dengan Palapa Ring. Akses internet yang sekitar ini susah di sebanyak daerah, dapat teratasi dengan kehadiran proyek ini. Kemenko Polhukam bareng K/L berhubungan terus berupaya supaya target itu dapat tercapai,” kata Rus Nurhadi.


Di bidang penyiaran, Kemenko Polhukam pun memberikan andil yang lumayan besar supaya ditetapkannya tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional. Kemenko Polhukam bareng dengan Kemenkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia berupaya mendorong disahkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 mengenai Hari Penyiaran Nasional melewati surat rekomendasi untuk Kementerian Sekretaris Negara.

“Sebagai penutup, cocok dengan peraturan Permenko Polhukam No 7 Tahun 2014 dan Permenpan 53 tahun 2014, kami mengingatkan supaya masing-masing unit organisasi untuk merangkai Laporan Kinerja Triwulan II. Diharapkan supaya seluruh unit melaksanakan keharusan tersebut, laporkan isu-isu dan capaian menonjol yang menyokong pencapaian kinerja Kemenko Polhukam dan nasional pada setiap unit organisasi,” kata Rus Nurhadi.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.